Bertempat di Hotel West Point Bandung, Jawa Barat, BPS Kota Cimahi mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2022, dengan mengundang beberapa narasumber. Dalam kegiatan RAKORDA ini, narasumber dari Bappelitbangda, yaitu Bapak Dr. Huzein Rachmadi A. Md, ST, SE, M. Kes, selaku Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi, serta Perwakilan dari Dinas Sosial Kota Cimahi, Bapak Supijan Malik, AKS, MBSSp, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Soosial di Dinas Sosial serta Kepala BPS Kota Cimahi, Ir. Sitti Sarah, MM. dengan Moderator yaitu Kepala Seksi Data dan Statistik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Azis Sumaryono, M.Kom.
Acara ini dihadiri oleh Walikota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, SAP., Ketua DPR Kota Cimahi, Ketua DPRD: Achmad Zulkarnain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mohamad Ronny, ST, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, unsur TNI POLRI, Camat dan Lurah se- Cimahi serta perwakilan OPD.
Turut hadir pula, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Bapak Marsudijono S.Si., MM untuk memberiksan arahan dalam kegiatan Pendataan Awal REGSOSEK. Dalam arahannya Kepala BPS Jawa Barat menyampaikan bahwa Kegiatan ini selayaknya Sensus, namun dengan variabel pertanyaan yang cukup banyak. Sehingga, hal ini merupakan tantangan tersendiri, terlebih bagi wilayah Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar se-Indonesia.
Pada Kegiatan tersebut Walikota Cimahi, Kepala BPS Jawa Barat, Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi serta Kepala BPS Kota Cimahi melakukan Kick Off Pendataan Awal Regsosek secara simbolis dengan pemukulan gendang. Serta dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama untuk turut mendukung dan menyukseskan kegiatan Pendataan Awal Regsosek dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Dalam sambutannya Ngatiyana menyampaikan bahwa, REGSOSEK merupakan mimpi yang menjadi nyata, karena sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan basis data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat diperbarui sehingga pengambilan kebijakan oleh pemerintah dapat tepat sasaran.
